 |
| Pembacaan point tuntutan yang dihadiri langsung oleh Ketua DPRD, Kapolda, dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumber Foto Istimewa |
LPM Alternatif, Pangkalpinang – Ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (1/9). Aksi yang bertajuk Gerakan Bangka Belitung Menggugat berlangsung kondusif, tanpa ricuh atau kekerasan.
Massa aksi, yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi eksternal ini dilandaskan pada satu tujuan yang sama yaitu menyuarakan kebenaran, menuntut keadilan, serta mengkritisi pemerintahan yang dianggap gagal.
Sejak pukul 15.22 WIB, massa bergerak menuju gedung DPRD, sempat dihadang aparat namun akhirnya diperbolehkan masuk setelah dilakukannya dialog singkat. Ketegangan berlanjut ketika massa dihadapkan oleh mobil pemadam kebakaran yang menimbulkan berbagai pernyataan negatif kepada pemerintah beserta aparat. Orasi demi orasi dilayangkan di portal depan gedung DPRD, hingga pada akhirnya sekitar pukul 17.16 WIB massa berhasil masuk ke dalam halaman DPRD.
Presiden Mahasiswa UBB, Al Wisyahk, menegaskan bahwa narasi “bubarkan DPR” mencerminkan kekecewaan yang sudah lama terpendam. “Coba bayangkan, dari sejak tahun 2020 sampai tahun 2025 berapa gerakan massa yang telah kita buatkan? Darurat Indonesia Gelap, mana? Beberapa tuntutan yang kita sepakati? Ga ada. Tapi ketika kerusuhan dimana-mana, penjarahan dimana-mana, kebakaran, baru ada statement presiden. Artinya apa? Kita muak, menyampaikan aspirasi hanya sekadar formalitas,” tegasnya.
Dalam aksi ini, mahasiswa dan masyarakat menyampaikan sepuluh tuntutan, gabungan dari isu nasional dan lokal, di antaranya:
- Mendesak Presiden RI untuk membubarkan DPR secara kelembagaan atau menyebarkan revisi UU yang bermasalah dan tidak berpihak terhadap rakyat seperti UU KUHP, UU Minerba, UU TNI, UU Polri, UU Cipta Kerja dan UU Penyiaran serta meneyegarakan pembahasan dan pengesahan UU Pro Rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Masyarakat Adat, dan wujudkan komitmen reforma agraria.
- Mendesak Presiden RI untuk institusi POLRI secara nomenklatur atau mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tidak kondusifnya kondisi hari ini, dan segera hentikan brutalitas aparat TNI maupun POLRI terhadap massa aksi serta tangkap dan adili pelanggar HAM berat atau pelaku kejahatan kemanusiaan.
- Menuntut pemerintah RI untuk membatalkan kenaikan tarif pajak yang diajukan untuk menerapkan pendidikan gratis, mensejahterakan buruh dan memberikan perlindungan sosial secara penuh.
- Mendesak Pemerintah untuk menghapuskan hak istimewa dan memotong gaji pejabat negara, perwira tinggi, pejabat negara non kementerian, komisaris dan BUMN serta menurunkan tunjangan DPR RI, DPD RI, dan DPRD setempat Provinsi maupun Kab/Kota.
- Menuntut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengevaluasi dan mencabut izin usaha ekstraktif dan perkebunan monokultur yang menimbulkan konflik di masyarakat, serta mendesak pemerintah eksekutif maupun legislatif untuk mengevaluasi rencana pemanfaatan tata ruang di Provinsi Bangka Belitung.
- Meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghentikan investasi bahasa asing atas eksploitasi Sumber Daya Alam.
- Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung untuk mundur jika tidak mampu menyelesaikan dan bertanggung jawab atas konflik internal.
- Tolak dan batalkan rencana pembangunan PLTN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Tolak Tambang Laut dan Cabut IUP Timah yang masih aktif dan bermasalah di perairan Babel
- Mendesak Presiden RI dan seluruh lembaga pemerintah ditingkat nasional maupun daerah untuk memberikan kepastian pembebasan massa aksi tertahan serta berkomitmen untuk menuruti ruang keterlibatan militer di ranah sipil.
Setelah penyampaian aspirasi, Gubernur, Ketua DPRD, dan Kapolda Bangka Belitung menandatangani tuntutan para mahasiswa. Massa menegaskan akan terus mengawal tuntutan hingga pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bukti nyata kepada mereka, bukan hanya sekedar formalitas belaka.
Reporter: Ardi Setiawan & Samuel
Penulis: Samuel
Editor: Anggie Tri Syafitri
