 |
| Sumber Foto: Google Images |
Pemilihan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung dengan segala dinamika yang menyertainya kini justru memberikan banyak tanda tanya. Persoalannya tidak lagi berhenti pada urusan teknis atau mekanisme pemilihan, melainkan hal yang jauh lebih mendasar, yakni ke mana arah demokrasi mahasiswa dibawa, kepentingan apa yang bermain, serta kepada siapa proses pemilwa sebenarnya berpihak.
Calon yang diusung terlihat begitu kuat dan solid, bahkan terkesan terlalu rapi. Situasi semacam ini wajar memunculkan kecurigaan, apakah kekuatan tersebut benar-benar lahir dari kehendak mahasiswa, atau justru dibentuk oleh kepentingan tertentu yang bekerja di balik layar.
Isu kedekatan antara kandidat dengan BEM KM UBB saat ini, termasuk Presiden Mahasiswa yang masih menjabat, ramai diperbincangkan di kalangan mahasiswa. Pertanyaannya sederhana, apakah ada upaya agar BEM KM UBB tetap berada di tangan yang sama? Ataukah senioritas dan jaringan kekuasaan justru lebih menentukan daripada gagasan dan kapasitas kepemimpinan? Ketika demokrasi kampus mulai beraroma kepentingan elite dan relasi kuasa, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil Pemilwa, melainkan legitimasi kepemimpinan itu sendiri.
Hubungan yang terlihat antara tim pemenangan, Thorcon, dan BEM KM UBB yang sedang berkuasa pun menimbulkan kegelisahan tersendiri. Fakta bahwa ini menjadi kali ketiga kandidat kuat “diusung oleh yang punya BEM”, sebagaimana ramai dibicarakan dalam diskursus mahasiswa, semakin menguatkan kesan bahwa Pemilwa berjalan dalam pola yang berulang. Jika kondisi ini dibiarkan, Pemilwa perlahan kehilangan maknanya sebagai ruang adu gagasan dan berubah menjadi ajang melanggengkan kekuasaan.
Ironi paling mencolok justru muncul dari keterlibatan Presiden Mahasiswa UBB saat ini. Sosok yang dahulu dikenal lantang mengkritik ketidakadilan dan menyerukan perubahan, kini keberpihakannya dipertanyakan dalam momentum Pemilwa. Mahasiswa berhak bertanya, apa yang membedakan mereka yang dulu mengkritik dengan mereka yang pernah dikritik? Apakah kritik hanya bermakna ketika berada di luar kekuasaan, lalu kehilangan daya ketika posisi tersebut telah diraih?
Mahasiswa tidak bisa terus berada di posisi penonton. Energi baru yang seharusnya lahir dari Pemilwa justru terancam mati sebelum sempat tumbuh. Jika situasi ini dibiarkan, demokrasi kampus akan semakin jauh dari cita-citanya yang adil, terbuka, dan mewakili suara mahasiswa. Pemilwa seharusnya menjadi ruang belajar politik yang sehat, bukan sekadar formalitas untuk menjaga dominasi kelompok tertentu.
Sudah waktunya mahasiswa berani bersuara, bertanya, dan menuntut keterbukaan. Kritik bukan ancaman, melainkan bentuk kepedulian. Jika hari ini kita memilih diam, jangan kaget jika ke depan BEM KM UBB tidak lagi menjadi rumah bersama mahasiswa, melainkan hanya milik segelintir orang yang merasa paling berhak atasnya.
