Jarak melaut yang semakin jauh berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional, terutama bahan bakar. Kondisi ini tidak terjadi tanpa sebab. Sejumlah nelayan menduga aktivitas penambangan timah di laut turut memengaruhi berkurangnya sumber daya ikan di wilayah tangkap mereka. Konflik antara nelayan dan aktivitas penambangan ini hingga kini belum menemukan titik temu, dan menunjukkan belum optimalnya pengelolaan ruang laut yang adil bagi semua pihak.
Di sisi lain, ketergantungan nelayan terhadap tengkulak masih cukup tinggi. Nelayan dengan berbagai jenis alat tangkap, seperti jaring ketam, jaring insang, dan purse seine, umumnya masih menjual hasil tangkapan melalui perantara. Kondisi ini membuat posisi tawar nelayan tetap lemah, terutama dalam menentukan harga jual hasil tangkapan.
Keterbatasan akses terhadap bantuan modal dan alat tangkap juga menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Selain subsidi bahan bakar, sebagian nelayan mengaku belum banyak menerima dukungan konkret dari pemerintah atau lembaga terkait. Padahal, sektor perikanan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat pesisir.
Aktivitas penangkapan ikan di wilayah ini juga sangat dipengaruhi oleh musim. Nelayan menyebutkan bahwa periode terbaik untuk melaut berlangsung dari April hingga November, dengan komoditas utama seperti cumi-cumi, kepiting, dan ikan bawal. Namun, pada musim paceklik, hasil tangkapan menurun drastis, sementara biaya operasional tetap harus dikeluarkan. Dalam kondisi ini, nelayan tetap melaut meskipun hasil yang diperoleh tidak selalu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi nelayan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Diperlukan langkah yang lebih konkret, baik melalui penyederhanaan akses permodalan, penyediaan alat tangkap, maupun pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan. Pendekatan bioekonomi seperti Maximum Economic Yield (MEY) dapat menjadi salah satu solusi karena mempertimbangkan aspek ekonomi dan ekologi secara bersamaan.
Pada akhirnya, tanpa intervensi yang lebih serius dalam mengatur aktivitas di ruang laut serta memperkuat posisi nelayan, kondisi ini berpotensi terus berulang. Nelayan akan semakin terdorong melaut lebih jauh dengan biaya yang lebih besar, sementara manfaat ekonomi yang mereka peroleh tetap tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi. Dalam konteks ini, pengelolaan perikanan berbasis kuota serta pendekatan bioekonomi seperti Maximum Economic Yield (MEY) menjadi penting untuk diterapkan, tidak hanya untuk menjaga keseimbangan ekonomi nelayan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 14).
Penulis: Damar Sidhi Mahardhika, Deva Ian Pratama, Gustami, Ibbal Firmansyah, Raditzka Idlan Thifal, Shifa Saffanah Khairunnisa, & Syarifa Husna Wardati
Editor: Samuel
