Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat merupakan sektor strategis yang terus mengalami perkembangan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Barat tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 71,63, dengan rata-rata lama sekolah (RLS) 8,37 tahun serta harapan lama sekolah (HLS) mencapai 12,52 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan sebenarnya cukup tinggi, tetapi masih terdapat kesenjangan antara potensi yang dimiliki masyarakat dan kondisi pendidikan yang terjadi di lapangan.
Salah satu permasalahan yang cukup sering muncul adalah pemerataan tenaga pendidik. Di beberapa sekolah, khususnya yang berada di wilayah kecamatan terpencil, jumlah guru belum sepenuhnya ideal untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran. Beberapa guru bahkan harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran atau menangani rombongan belajar yang lebih banyak dari standar ideal. Kondisi ini tentu bukan disebabkan oleh rendahnya komitmen guru, karena pada kenyataannya banyak guru di Bangka Barat menunjukkan dedikasi tinggi. Namun, secara struktural rasio antara jumlah guru dan siswa belum merata sehingga berdampak pada kualitas interaksi belajar-mengajar di kelas.
Berdasarkan data pendidikan daerah, rasio guru dan siswa di Kabupaten Bangka Barat sebenarnya masih belum ideal. Data Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa sekitar 18.200 guru melayani lebih dari 250.000 siswa, sehingga rata-ratanya berada pada angka 1:16. Jika dilihat secara lebih rinci, ketimpangan semakin terlihat. Pada jenjang SD terdapat 1.406 guru untuk 25.342 siswa dengan rasio 1:18. Di jenjang SMP terdapat 672 guru untuk 10.302 siswa atau 1:15. Sementara itu, di tingkat SMA terdapat 228 guru untuk 3.915 siswa dengan rasio sekitar 1:17. Perbedaan rasio ini menunjukkan distribusi guru yang belum merata, sehingga beberapa sekolah memiliki beban kelas lebih tinggi dari standar ideal dan akhirnya memengaruhi kualitas pembelajaran.
Permasalahan lain terkait ketersediaan fasilitas pendidikan. Berdasarkan dokumentasi lapangan dan publikasi statistik daerah, masih terdapat sekolah yang membutuhkan peningkatan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan dengan koleksi memadai, sanitasi sekolah yang bersih, hingga laboratorium komputer dan laboratorium sains yang sesuai standar. Tidak semua sekolah berada dalam kondisi yang sama, tetapi beberapa sekolah di wilayah tertentu memang membutuhkan perhatian lebih dalam hal infrastruktur pendidikan. Fasilitas yang kurang memadai dapat memengaruhi kenyamanan dan efektivitas pembelajaran, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung seperti IPA dan TIK.
Permasalahan pendidikan di Bangka Barat dapat dianalisis melalui teori modal sosial dan modal budaya Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh modal ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki keluarga serta lingkungan sekitar. Dalam konteks Bangka Barat, sebagian keluarga memiliki akses modal yang cukup untuk mendukung pendidikan anak, tetapi tidak sedikit keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas sehingga akses pendidikan nonformal seperti les, fasilitas belajar di rumah, atau buku tambahan menjadi kurang optimal. Ketimpangan modal budaya ini secara tidak langsung mempengaruhi kesiapan belajar siswa dan hasil akademik mereka.
Selain Bourdieu, teori teknologi perkembangan Bronfenbrenner juga relevan digunakan untuk membaca fenomena ini. Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga kebijakan pemerintah. Jika salah satu sistem tersebut tidak berjalan optimal, misalnya fasilitas sekolah yang terbatas atau distribusi guru yang tidak merata, maka perkembangan pendidikan siswa juga akan terdampak. Dalam kasus Bangka Barat, tantangan utama berada pada tataran mesosistem, yakni interaksi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial. Ketika hubungan antar komponen ini belum sepenuhnya selaras, kualitas pembelajaran cenderung terpengaruh.
Walaupun menghadapi sejumlah tantangan, penting untuk menekankan bahwa Bangka Barat telah menunjukkan berbagai upaya positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, penguatan program literasi, serta pelatihan peningkatan kompetensi guru merupakan bukti konkret komitmen pemerintah daerah. Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7–15 tahun juga berada pada tren stabil, menandakan bahwa masyarakat Bangka Barat memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya pendidikan formal.
Dengan demikian, permasalahan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat tidak dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan, melainkan bagian dari proses pembangunan yang wajar dialami daerah dengan karakteristik geografis luas dan distribusi penduduk yang tersebar. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan tenaga pendidik sangat diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Jika seluruh elemen tersebut dapat bekerja secara sinergis, Bangka Barat memiliki peluang besar untuk mencapai kualitas pendidikan yang merata, inklusif, dan berdaya saing di masa mendatang.
Penulis: Alyssa Azizah Fergitha (Universitas Bangka Belitung)
Editor: Nayla Azaria
