Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung setiap tahun kerap berjalan dengan pola yang serupa. Tahun 2025 ditandai sebagai tahun ketiga di mana calon tunggal bersaing dengan kotak kosong. Menariknya, tahun ini mencatat dinamika baru. Untuk kedua kalinya, posisi Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dimenangkan oleh kotak kosong.
Kemenangan kotak kosong jilid pertama awalnya sebagai bentuk penolakan terhadap pasangan calon yang diusung. Namun, pada jilid kedua ini, makna kotak kosong berubah. Kotak kosong bukan sekadar simbol ketidakpuasan, tetapi juga sebagai arena pelampiasan kekecewaan sekaligus mencerminkan adanya konflik kepentingan.
Narasi yang beredar pun semakin keras, menyerang sisi personal bahkan organisasi mahasiswa yang tidak terlibat. Akun-akun yang sebelumnya lantang mengampanyekan kotak kosong tiba-tiba menghilang pasca penghitungan suara. Ada yang menghapus unggahan, menonaktifkan akun, atau memilih diam setelah sebelumnya vokal berbicara soal demokrasi.
Seperti yang tertulis di salah satu unggahan akun @koko_ubb “Semua akun yang dulunya mendukung kotak kosong kini mulai bersih bersih, ada yang hapus postingan, ada yang hapus akun, dan ada yang hapus harga diri. Kalau admin tetap, anti merah! Udah admin bilang, bahwa mereka yang dulu mendukung kotak kosong itu bukan karena mereka peduli akan demokrasi UBB, mereka itu punya kepentingan. Mereka gagal pencalonan, nah sekarang coba kita lihat! Paslon mereka udah dicalonkan, lawannya kotak kosong, masih dukung kotak kosong gak mereka? Mereka itu haus kekuasaan, mereka itu berkuasa!”
Selain itu, narasi “tidak haus kekuasaan” terlalu sering diproduksi tanpa kejujuran. Faktanya, tidak semua yang bersuara lantang soal demokrasi benar-benar memperjuangkannya. Sebagian justru memanfaatkan ruang demokrasi sebagai strategi cadangan ketika gagal masuk kontestasi. Ironisnya, mereka yang mengajak mahasiswa menggunakan hak pilih, justru mengkampanyekan penolakan tanpa etika, menyerang personal kandidat, mencederai organisasi, dan membangun polarisasi berbasis sakit hati politik.
Kampanye baik dari pasangan calon maupun pendukung kotak kosong berubah menjadi serangan personal, maka yang mati bukan hanya etika, tetapi juga substansi demokrasi itu sendiri. Mereka yang mengklaim tidak menghapus akun, justru hilang setelah suara dihitung. Mereka yang paling lantang berbicara soal demokrasi, bungkam ketika kepentingannya tak lagi relevan.
Kemenangan kotak kosong dua kali berturut-turut seharusnya menjadi cermin kegagalan bersama. Kegagalan kaderisasi, minimnya ruang untuk mengasah kepemimpinan, lemahnya pendidikan politik mahasiswa, ciutnya pikiran kritis, serta dominasi kelompok tertentu dalam proses pemilwa, semuanya berkontribusi pada situasi ini.
Hal ini bukan sekadar fenomena sederhana, melainkan alarm keras bagi kondisi demokrasi kampus. Jika narasi tersebut benar, maka demokrasi tidak lagi dijalankan sebagai ruang perjuangan, tetapi dimanfaatkan sebagai alat kepentingan. Ketika kotak kosong dijadikan alat balas dendam politik, demokrasi kampus tak lagi sekadar sakit, melainkan diperlakukan sebagai pion di atas papan catur kekuasaan. Pada akhirnya, muncul pertanyaan yang sebenarnya diperjuangkan adalah kepentingan mahasiswa, atau kepentingan segelintir orang?
Situasi ini seharusnya menjadi evaluasi bersama, bukan ruang untuk saling menyalahkan. Demokrasi kampus hanya akan bermakna jika dijalankan dengan etika, kejujuran, dan keberpihakan pada kepentingan mahasiswa secara kolektif. Tanpa nilai-nilai tersebut, pemilwa bisa menjadi rutinitas prosedural yang kehilangan makna. Sudah waktunya demokrasi kampus diarahkan kembali sebagai ruang pembelajaran politik yang sehat, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
