Implementasi hak asasi manusia (HAM) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia kerap menghadapi dilema yang kompleks. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negara, termasuk hak atas peradilan yang adil (due process of law), hak bebas dari penyiksaan, serta hak atas perlakuan yang manusiawi. Kewajiban tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi turunannya.
Namun, di sisi lain, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim juga dituntut untuk bekerja secara efektif dalam memberantas kejahatan demi menjaga ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Ketika terjadi tekanan publik yang tinggi untuk menindak kejahatan dengan cepat, prinsip-prinsip HAM sering kali terpinggirkan, sehingga memunculkan praktik seperti penangkapan tanpa prosedur yang tepat, penggunaan kekerasan saat interogasi, atau durasi penahanan yang melebihi batas wajar.
Salah satu titik krisis utama terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan perlindungan individu. Aparat penegak hukum kerap beranggapan bahwa penerapan prinsip HAM secara ketat dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam kasus terorisme atau kejahatan narkotika yang dianggap membutuhkan kecepatan serta tingkat kerahasiaan tertentu. Namun, pelanggaran HAM yang terjadi justru dapat merusak legitimasi proses hukum dan berpotensi menimbulkan kegagalan peradilan (miscarriage of justice).
Berbagai kasus yang melibatkan kekerasan berlebihan oleh oknum kepolisian atau perlakuan yang tidak manusiawi di lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang menjamin HAM dan praktik penegakan hukum di lapangan.
Untuk mengatasi dilema tersebut, diperlukan transformasi struktural dan kultural dalam institusi penegak hukum. Secara struktural, mekanisme akuntabilitas yang kuat dan independen perlu diperkuat, termasuk penguatan lembaga pengawas internal maupun eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), agar mampu menindak setiap pelanggaran secara tegas dan objektif.
Secara kultural, pendidikan dan pelatihan berbasis prinsip HAM harus menjadi kurikulum inti yang diterapkan secara berkelanjutan bagi seluruh aparat penegak hukum. Pelatihan tersebut penting untuk menanamkan pemahaman bahwa penegakan hukum yang efektif sejatinya sejalan dengan penghormatan terhadap HAM, bukan bertentangan dengannya. Aparat harus menyadari bahwa integritas proses hukum sama pentingnya dengan hasil akhir yang dicapai.
Kesimpulannya, implementasi HAM dalam penegakan hukum di Indonesia bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan mandat konstitusional yang wajib dipatuhi. Dilema yang muncul hanya dapat diatasi melalui komitmen politik yang kuat serta disiplin internal yang tegas. Dengan memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan manusiawi, Indonesia dapat mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi hak setiap individu, termasuk tersangka dan terpidana.
Penulis: Alya Nafisah (Mahasiswa Fakultas Hukum - Universitas Bangka Belitung)
Editor: Nayla Azaria
