Ketika Pemilwa kembali dilaksanakan tanpa kemenangan pasangan calon tunggal dan berakhir pada tiga kali kegagalan memilih pemimpin, maka persoalan yang layak dipertanyakan tidak lagi sebatas rendahnya partisipasi atau tingginya apatisme mahasiswa, melainkan kultur kampus itu sendiri.
Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari realitas kaderisasi yang berjalan setengah hati bahkan nyaris mati. Kaderisasi yang semestinya menjadi ruang pembinaan mahasiswa agar mampu bergerak atas inisiatif sendiri, berpikir kritis, dan berani menyuarakan gagasan, justru secara perlahan mematikan daya kritis dan melahirkan mahasiswa tanpa idealisme, bergerak tanpa landasan, serta mengambil keputusan bukan berdasarkan pemikiran mandiri, melainkan arahan.
Menurut pandangan penulis, politik kampus selama ini tidak pernah berdiri di atas kedaulatan mahasiswa, yang mana terus berada dalam bayang-bayang senioritas dan kepentingan kelompok tertentu. Ruang kontestasi terasa sempit, kaderisasi berjalan eksklusif, dan calon pemimpin kerap lahir bukan dari pertarungan gagasan, melainkan dari restu dan arahan. Akibatnya, mahasiswa sebagai pemilik kedaulatan justru memilih jalan paling aman yakni diam tanpa keberanian, apatis tanpa kepedulian, dan melawan dengan cara tidak berpartisipasi dalam pemilihan.
Sejarah four for one dalam Pemilwa ini seharusnya menjadi pelajaran berharga sekaligus momentum refleksi bersama. Selama kaderisasi masih dipahami sebatas formalitas dan loyalitas, bukan sebagai proses pengembangan kapasitas dan keberanian politik, maka Pemilwa hanya akan berakhir sebagai ritual prosedural, sekadar menetapkan hasil tanpa pernah menyelesaikan akar persoalan demokrasi kampus.
